HSC Sebagai Momentum Peningkatan Kualitas Pasar Modal Indonesia
Intinya, kata Nafan, status HSC bukan berarti saham tersebut otomatis tidak layak investasi. Investor tetap perlu mencermati valuasi, prospek pertumbuhan, konsistensi dividen, likuiditas, serta potensi perbaikan struktur kepemilikan saham.
FOTO: Ilustrasi AI
Jakarta, InvestorDailyOnline.com - Banyak BUMN masuk daftar high shareholding concentration (HSC) karena struktur kepemilikannya memang didominasi negara atau induk BUMN, sehingga porsi saham yang beredar di publik sangat minim.
Menurut Analis Pasar Modal Nafan Aji, tingginya jumlah emiten BUMN yang masuk dalam kategori HSC merupakan konsekuensi dari struktur kepemilikan saham yang masih terkonsentrasi pada negara, BPI Danantara, maupun perusahaan induk BUMN.
“Kondisi tersebut menyebabkan porsi saham yang benar-benar beredar di publik (free float) relatif terbatas. Namun, perlu dipahami bahwa status HSC tidak serta-merta mencerminkan kualitas fundamental perusahaan yang buruk,” kata Nafan Aji.
Itu karena konsentrasi kepemilikan saham merupakan persoalan struktur kepemilikan dan likuiditas perdagangan, sedangkan fundamental perusahaan harus dinilai berdasarkan kinerja keuangan, profitabilitas, arus kas, prospek bisnis, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan membagikan dividen.
Di sisi lain, emiten dengan fundamental solid dan rekam jejak pembagian dividen yang konsisten tetap dapat menjadi daya tarik bagi investor jangka panjang. Akan tetapi, tingginya konsentrasi kepemilikan berpotensi membatasi likuiditas perdagangan, mempersempit ruang transaksi investor publik, serta meningkatkan risiko volatilitas harga ketika terjadi transaksi dalam jumlah besar.
Oleh karena itu, lanjut Nafan, investor perlu membedakan antara kualitas fundamental emiten dan kualitas likuiditas sahamnya.
Menurutnya, dari perspektif pengembangan pasar modal, kebijakan evaluasi HSC yang dilakukan BEI merupakan langkah positif untuk meningkatkan transparansi struktur kepemilikan, memperbaiki kualitas free float, serta memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.
Hal itu juga relevan dengan upaya penyelarasan standar transparansi dan investabilitas yang menjadi perhatian indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell. Ke depan, emiten BUMN maupun swasta perlu mempertimbangkan peningkatan kepemilikan publik secara bertahap melalui berbagai aksi korporasi, sepanjang tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham pengendali dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
Intinya, kata Nafan, status HSC bukan berarti saham tersebut otomatis tidak layak investasi. Investor tetap perlu mencermati valuasi, prospek pertumbuhan, konsistensi dividen, likuiditas, serta potensi perbaikan struktur kepemilikan saham.
Dengan demikian, reformasi HSC sebaiknya dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia, bukan semata-mata sebagai sentimen negatif bagi emiten yang masuk dalam daftar tersebut.
Catatan INDOLINE, beberapa kepemilikan saham emiten BUMN di bawah kepemilikan BPI Danantara yang terkonsentrasi tinggi alias HSC adalah PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Garuda Maintanance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), PT Indofarma Tbk (INAF), PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), PT Solusi BanGun Indonesia Tbk (SMCB), dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
Meski dalam daftar HSC, banyak juga emiten berfundamental kokoh dan rutin membagikan dividennya. Mayoritas saham-saham mereka dipegang pengendali strategis atau institusi asing. Emiten tersebut di antaranya, PT Bank Syariah Indonesia (Pesero) Tbk (BRIS) saham mayoritasnya 93,024%, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) 94,691%, PT Bank Permata Tbk (BNLI) 99,917%, PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) 99,779%, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 96,113%, PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) 92,931%, PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) 95,511%, dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) 94,865%.
Evaluasi atas kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi dilakukan pada seluruh perusahaan tercatat dengan kriteria jumlah kepemilikan kumulatif sampai dengan 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless) ditambah kepemilikan dengan warkat (scrip) paling sedikit 92,5 persen.
BEI Hormati Independensi FTSE Russell
