HSC Sebagai Momentum Peningkatan Kualitas Pasar Modal Indonesia

Intinya, kata Nafan, status HSC bukan berarti saham tersebut otomatis tidak layak investasi. Investor tetap perlu mencermati valuasi, prospek pertumbuhan, konsistensi dividen, likuiditas, serta potensi perbaikan struktur kepemilikan saham.
 HSC Sebagai Momentum Peningkatan Kualitas Pasar Modal Indonesia

FOTO: Ilustrasi AI

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (15/11/2026) mengungkapkan bahwa BEI akan konsisten melanjutkan reformasi untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. 

Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan transparansi, likuiditas, serta efektivitas pengawasan. BEI juga menghormati kewenangan dan independensi penyedia indeks global dalam menentukan konstituen maupun klasifikasi pasar suatu negara.

“Kami di BEI akan konsisten terus melakukan reformasi untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik, likuiditas yang lebih tinggi dan pengawasan yang lebih efektif,” tandas dia kepada wartawan.

Seperti diberitakan, baru saja FTSE Russell mengumumkan hasil evaluasi berkala (quarterly review) FTSE Global Equity Index Series periode Desember 2026, yang isinya mengeluarkan  14 saham Indonesia dari konstituen indeks global.

Ke 14 saham itu dikeluarkan berasal dari empat kelompok indeks berdasarkan kapitalisasi pasar, yakni Large Cap, Mid Cap, Small Cap, dan Micro Cap.

Prodia

Pada kategori Large Cap, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi satu-satunya saham Indonesia yang dikeluarkan. Sementara itu, dua saham yang terdepak dari kategori Mid Cap adalah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

Selanjutnya, pada kelompok Small Cap, FTSE Russell mengeluarkan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).

Sisanya, adalah kategori  Micro Cap (MAYA, IMAS, MLBI, SAME, CLEO, SSMS, STAA, TMAS, dan TSPC).

Meski demikian, FTSE Russell tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori secondary emerging market dan tidak memasukkan pasar saham Indonesia  ke dalam daftar pemantauan (watch list).

Perubahan konstituen tersebut dijadwalkan efektif  21 Desember 2026, meski  daftar masih berpotensi mengalami revisi hingga penutupan perdagangan  4 Desember 2026. (FSP)