Terbuka untuk Investor, Pemerintah Tawarkan Area Minyak dan Gas Bumi

Jakarta, InvestorDailyOnline.com – Pemerintah RI menawarkan kepada investor untuk menanamkan modalnya di area lepas pantai Papua, daratan dan perairan Papua Barat Daya, Laut Arafuru, hingga lepas pantai Nusa Tenggara Timur. Ke empat wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) ini seluas lebih dari 33 ribu kilometer persegi.

Kementerian ESDM dalam siaran pers Selasa (10/11/2026) menyebutkan,  penawaran wilayah kerja sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk membuka peluang investasi baru di berbagai wilayah Indonesia.

"Dalam rangka meningkatkan investasi sekaligus menjaga ketersediaan energi nasional di masa depan, Kementerian ESDM terus membuka penawaran wilayah kerja guna mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional dan menambah temuan cadangan-cadangan baru," ujar Laode.

Keempat wilayah kerja (WK) tersebut ditetapkan sebagai WK Available melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 133.K/MG.04/DJM/2026 tanggal 9 November 2026 tentang Hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap I Tahun 2026. Status ini membuka kembali peluang bagi badan usaha (BU) dan bentuk usaha tetap (BUT) untuk berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi melalui mekanisme Penawaran Langsung, baik dengan maupun tanpa Studi Bersama.

Lanjut disampaikan, setiap WK memiliki karakteristik geologi, lokasi, dan potensi sumber daya yang beragam, sehingga menjadi alternatif peluang bagi investor dengan berbagai profil dan strategi eksplorasi. Pemerintah juga memberikan pilihan bentuk kontrak kerja sama, yaitu _cost recovery_ atau gross split.

"Keempat Wilayah Kerja Available ini menawarkan peluang eksplorasi dengan karakteristik dan ketentuan pokok kontrak kerja sama yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah kerja. Untuk Wilayah Kerja Available, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkan untuk dapat ditawarkan kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama dengan jangka waktu selama 30 hari kalender," jelas Laode.

BU/BUT yang berminat dapat menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal Migas dalam kurun waktu enam bulan sejak hasil penawaran ditetapkan. Usulan dapat mencakup bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama, termasuk terms and conditions yang berbeda sesuai harapan investor.

Untuk WK Cerera, sebelumnya terdapat BU/BUT yang memasukkan dokumen partisipasi. Namun, dokumen tersebut dinyatakan tidak lengkap sesuai Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021, sehingga tidak dinilai lebih lanjut. BU/BUT tersebut tetap berkesempatan mengajukan penawaran kembali melalui Lelang Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama.

Melalui penawaran ini, pemerintah berharap minat investasi hulu migas terus tumbuh dan membuka jalan bagi penemuan cadangan baru demi ketahanan energi nasional. (FSP)