PERADI SAI: Waspadai Mafia Pengadaan
FOTO: Ilustrasi AI
Kalimantan Utara (Kaltara), InvestorDailyOnline.com - Pengadaan Barang dan Jasa menjadi jantungnya pembangunan. Di sinilah uang rakyat dibelanjakan untuk proyek pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pelayanan publik, sejumlah sarana infrastruktur lainnya.
Pengadaan menjadi “ceruk penghasilan” sejumlah oknum tertentu, dan dari sinilah muncul yang namanya Mafia Pengadaan. Modusnya macam-macam, intinya jelas, lebih banyak merugikan kepentingan banyak orang.
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia - Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) Kalimantan Utara SN. Montonglayuk, SH mengungkapkan, banyak modus dalam melakukan pelanggaran pengadaan yang merugikan negara.
“Sebagai Advokat dan Ketua PERADI SAI Kalimantan Utara, saya menyampaikan sikap tegas bahwa korupsi pengadaan bukan sekedar masalah adminsitrasi administrasi,” ungkap Montonglayuk kepada INDOLINE dalam sambungan elektronik di Kaltara, Minggu (21/11/2026).
Menurutnya, pelanggaran bukan cuma soal salah ketik. Modusnya kebanyakan persekongkolan yang terencana, seperti pengaturan pemenang lelang, mark-up harga, spesifikasi yang dikunci untuk satu perusahaan, dan suap untuk pejabat pengadaan.
”Modus lainnya adalah lelang yang hanya formalitas, pemenang sudah ditentukan dari awal. Perusahaan pinjam bendera atau perusahaan boneka, harga barang di-mark up 2-3 kali lipat dari harga pasar, barang yang datang tidak sesuai spesifikasi, tapi tetap dibayar lunas dan ada fee 10% - 20% untuk yang mengatur proyek. Ini bukan lagi rahasia, ini sudah jadi penyakit sistemik yang harus dilawan bersama,” tandas Montonglayuk.
Lagi kata dia, korupsi pengadaan adalah pengkhianatan terhadap rakyat kecil, yang diambil bukan uang negara yang terlihat abstrak, melainkan uang rakyat yang merupakan hak anak-anak untuk sekolah yang layak, hak masyarakat perbatasan untuk dapat infrastruktur jalan yang baik, hak pasien untuk dapat obat dan layanan kesehatan yang cukup, dan sebagainya.
Dirinya meminta kepada apparat yang independent, untuk tegas mengusut tuntas korupsi pengadaan sampai ke akar-akarnya. “Harus tegas, tidak tebang pilih, meski di dalamnya juga ada oknum yang bermain,” tegasnya. Dia juga meminta kepada rekan seprofesi sebagai advokat untuk tidak takut mengungkap kebenaran, demi kepentingan masyarakat. “Pajak dari rakyat, yang harus kembali untuk kepentingan rakyat, mari kita kawal dan jaga uang rakyat,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar 30% hingga 40% pada sektor belanja barang dan jasa, yang diperparah oleh praktik penggelembungan (mark-up) dan korupsi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa integritas dan persatuan nasional merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju dan berdaulat. Presiden menyoroti pentingnya menutup kebocoran kekayaan negara serta memberantas mafia di dalam sistem pemerintahan. (FSP)
