Dana Cadangan Pesangon Wajib Bagi Perusahaan

Dana Cadangan Pesangon Wajib Bagi Perusahaan

FOTO: Ilustrasi AI

Jakarta, InvestorDailyOnline.com  – Mandatori penyediaan dana cadangan pesangon (DCP) memantik polemik di kalangan buruh dan pengusaha. Bagi buruh, ini jelas kabar baik, lantaran memberikan kepastian pesangon, sedangkan pengusaha menganggap kewajiban ini bakal mengganggu arus kas.

Sebagai jalan tengah, Asosiasi Pengusaha Indonesia  mengusulkan, besaran iuran DCP ditetapkan secara proporsional dan berbasis aktuaria, agar tidak mengganggu arus kas maupun kelangsungan usaha terutama di tengah tantangan industri. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengusulkan hal serupa. 

Kewajiban penyediaan DCP diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 253 dan Pasal 254. Undang-undang ini diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan memberikan masa transisi selama satu tahun, sehingga aturan ini mulai berlaku efektif paling lambat 28 Oktober 2027

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, penghitungan secara aktuaria diperlukan agar besaran iuran mencerminkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pesangon pekerja.

Prodia

"Jadi harus dihitung secara aktuaria besaran iurannya, yakni berdasarkan formula pesangon, masa kerja, dan upah," kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh, Senin (17/11/2026), dikutip dari Antara. 

Da menjelaskan simulasi iuran sebesar 3,3% yang pernah dibahas pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno bukan merupakan ketentuan tarif resmi untuk skema dana cadangan pesangon yang sedang diusulkan.

"Pemerintah perlu melakukan penghitungan aktuaria baru untuk menentukan besaran iuran tersebut," kata dia.

Said juga mengusulkan penerapan batas atas upah (ceiling wages) sebagai dasar penghitungan iuran agar kontribusi perusahaan tetap proporsional, terutama bagi pekerja dengan tingkat upah sangat tinggi. Namun, penerapan batas atas tersebut, tidak boleh mengurangi hak pesangon pekerja.

Dia juga menjelaskan, apabila dana yang dibayarkan oleh pengelola cadangan pesangon lebih rendah daripada hak yang seharusnya diterima, perusahaan tetap berkewajiban membayar kekurangannya.

Ketentuan serupa berlaku bagi perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) dengan besaran pesangon lebih tinggi daripada ketentuan perundang-undangan. Dana cadangan hanya menanggung bagian sesuai ketentuan, sedangkan selisihnya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang,” jelas dia. 

Dari sisi perusahaan, Said menilai skema iuran berkala dapat membantu dunia usaha mengelola kewajiban pesangon secara bertahap, sehingga tidak harus menyediakan dana dalam jumlah besar sekaligus ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), PHK massal, atau penutupan usaha.

Menurut dia, mekanisme tersebut dapat memberikan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh hak pesangon sekaligus membantu perusahaan merencanakan beban keuangannya.

Said menegaskan kewajiban membayar pesangon bukan merupakan beban baru bagi perusahaan karena telah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. "Dana cadangan pesangon itu dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyiapkan pembiayaan kewajiban tersebut secara bertahap," kata dia.