Kinerja Belanja Negara
Dari sisi belanja, kinerja Belanja Negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp2.660,5 triliun atau tumbuh sebesar 19,0% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp2.061,3 triliun atau tumbuh sebesar 29,6% yoy dan Transfer ke Daerah sebesar Rp599,2 triliun atau terkontraksi 7,1% yoy.
Realisasi Belanja dipengaruhi oleh antara lain pelaksanaan MBG, penyaluran Bansos reguler (PBI JKN, Kartu Sembako, PKH, dan KIP Kuliah), pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, layanan Pendidikan, pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi BBM dan Listrik.
Sementara itu, Pembiayaan Anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Hingga triwulan III 2026 realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp462,0 triliun atau tumbuh sebesar 0,4% yoy. Realisasi ini didukung antara lain oleh Pembiayaan Utang yang dikelola secara prudent dan terukur, serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan.
Selain itu, pengelolaan pembiayaan juga didukung Pembiayaan Investasi yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dalam mendukung akselerasi pangan, pertanian, perumahan, pendidikan dan infrastruktur.
Menjaga Stabilitas
APBN tetap dioptimalkan untuk melindungi, menumbuhkan dan menjaga stabilitas. Sebagai pelindung daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan BBM dan Pangan melalui subsidi dan kompensasi, dengan realisasi masing-masing mencapai Rp222,5 triliun dan Rp154,5 triliun.
Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan APBN hadir melalui berbagai program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako dan PIP, dengan realisasi masing-masing mencapai Rp21,8 triliun, Rp28,2 triliun, dan Rp11,1 triliun.
Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah terealisasi Rp153,2 triliun untuk 57 juta penerima manfaat. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi, antara lain insentif perpajakan untuk penulis nasional, insentif PPN DTP Perumahan, bantuan pangan, diskon transportasi pada periode libur sekolah, serta program magang dan vokasi.
BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk memperkuat ketahanan eksternal dan stabilitas dengan tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui dukungan dan sinergi erat dengan Program Asta Cita Pemerintah.
Kebijakan moneter lebih difokuskan untuk menjaga stabilitas (“pro-stability”) , sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (“pro-growth”). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat guna meningkatkan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. (FSP)