Jakarta, InvestorDailyOnline.com - Pemerintah meminta percepatan reformasi pasar modal, terutama dalam penegakan aturan dan penguatan pengawasan, guna meningkatkan kualitas pasar modal serta menjaga kepercayaan investor.
“Kami berharap dan sudah kami sepakati bahwa diusahakan akan dipercepat. Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Disampaikan, pemerintah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat penegakan aturan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran di pasar modal. Hal tersebut, lanjut Dradjad, menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan konsultatif yang melibatkan BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), asosiasi pasar modal, dan OJK.
Dirinya menilai, reformasi yang telah berjalan, termasuk dalam aspek transparansi, likuiditas, dan pengawasan, menunjukkan perkembangan. Namun, tindak lanjut atas keputusan pengawasan perlu dipercepat agar penegakan aturan berjalan lebih efektif.
Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan nilai perusahaan tercatat melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi penggunaan modal. Pemerintah juga meminta masukan mengenai kebijakan ekonomi riil, seperti perpajakan, bea masuk, dan pengembangan energi hijau, yang dapat mendukung peningkatan valuasi emiten.
Dradjad turut menyoroti pentingnya edukasi pasar keuangan bagi masyarakat. Menurut dia, sekitar 15% penduduk usia produktif telah berpartisipasi di pasar modal dan pasar keuangan. Disampaikannya, reformasi pasar modal menjadi penting karena pasar modal tidak hanya menjadi sarana bagi emiten untuk memperoleh pembiayaan, tetapi juga menjadi tempat masyarakat berinvestasi.
Oleh karenanya, pergerakan pasar turut mempengaruhi aset masyarakat yang telah berinvestasi. “Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” kata dia.
Selain itu, Dradjad meminta investor tidak panik menyikapi dinamika politik dalam negeri, termasuk pengajuan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena pemerintah menilai pasar keuangan nasional cukup kuat menghadapi situasi tersebut. Dinamika politik, menurutnya, merupakan hal yang biasa terjadi dan umumnya hanya berlangsung dalam waktu singkat, sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh pelaku pasar.
“Saya sudah cukup lama di politik sejak 2004. Jadi, sudah sering mengalami dinamika seperti ini, jadi enggak usah terlalu panik dengan dinamika politik,”ungkapnya.
Diakuinya, dinamika politik memang dapat memicu reaksi pasar dalam jangka pendek, baik dalam hitungan satu hingga dua jam maupun satu hingga dua hari. Namun, kondisi tersebut diyakini tidak akan mengganggu fundamental perekonomian nasional.
Sementara itu, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan reformasi pasar modal akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan kualitas pasar secara menyeluruh, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penyedia indeks global.
Dirinya menyebut pendalaman pasar perlu dilakukan dengan memperluas partisipasi investor institusi domestik maupun asing, serta meningkatkan kualitas instrumen investasi dan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan. (AHM)