Medan, InvestorDailyOnline.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meresmikan operasional empat Desk Investasi Regional di Medan, Semarang, Makassar, dan Balikpapan secara serentak di Medan.
Peresmian yang dilakukan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan sejumlah Gubernur dari wilayah Sumatera.
Mengutip dari laman Kementerian Investasi, keempat desk tersebut ditargetkan mengawal realisasi investasi dengan total nilai Rp100 triliun melalui pendampingan proyek strategis dan percepatan penyelesaian hambatan usaha di lapangan.
“Desk investasi ini adalah langkah taktis yang dilakukan oleh Keminveshil/BKPM untuk mengawal realisasi investasi. Kita turun untuk menjemput bola, melakukan koordinasi, fasilitasi dan debottlenecking untuk percepatan realisasi proyek, serta pengawasan investasi ,” jelas Todotua.
Menurut Todotua, pengoperasian Desk Investasi merupakan bagian dari perluasan layanan Desk Investasi Regional setelah pelaksanaan proyek percontohan di Bali dan Batam. Desk Investasi menjadi pusat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga teknis, pengelola kawasan industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui mekanisme ini, pengawasan pelaksanaan penanaman modal diintegrasikan dengan pendampingan investor, mulai dari penyelesaian perizinan, kepastian lahan dan tata ruang, hingga pengawalan proyek memasuki tahap konstruksi dan operasional.
“Sebelumnya sudah dibuka Desk Investasi pertama di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan kedua di Bali. Efektifitas Desk Investasi ini sangat signifikan. Kota Batam (realisasi investasi) sudah naik 2-3 kali lipat, begitu juga di Provinsi Bali. Kita banyak menyelesaikan hambatan-hambatan permasalahan investasi,” ujar Todotua.
Desk Investasi Sumatera ditargetkan mengawal realisasi investasi senilai Rp13 triliun. Desk ini akan mencakup wilayah kerja di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, dengan pengecualian Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau yang berada dalam cakupan desk regional lainnya. Proyek yang menjadi prioritas pendampingan antara lain proyek dengan nilai investasi minimal Rp100 miliar, serta proyek yang memiliki nilai strategis dari sisi hilirisasi, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, orientasi ekspor, substitusi impor, maupun penerima fasilitas penanaman modal. (FSP)